Bersaksi di Pengadilan, Rahmat Barawaja Sebut Pokir DPR Sulbar Terlaksana Dengan Baik.

0
294
Kabid PSDA dinas Pekerjaan Umum (PU) Prov. Sulbar, Rahmat Barawaja saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi APBD Prov. Sulbar tahun 2016 di pengadilan negeri Mamuju. Selasa, 22 Mei 2018.
MAMUJU, LensaSulawesi.Com – Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Rahmat Barawaja hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Mamuju terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulbar tahun 2016.
Lebih dari 3 jam bersaksi dihadapan Majelis Hakim, Rahmat Barawaja di serang berbagai pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa 4 unsur pimpinan DPR Prov. Sulbar.
Rahmat mengaku, dari semua kegiatan yang diketahui bersumber dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang masuk dalam bidang PSDA pada APBD tahun anggaran 2016 itu semua terlaksana dengan baik.
“Total 222 paket Kegiatan yang ada di bidang kami, hanya 18 yang tidak dilaksanakan karena dirasionalisasi, 5 Paket lelang, jadi 204 paket penunjukan langsung semua terlaksana dengan bagus,” Sebut Rahmat.
Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan sumber data dokumen daftar kegiatan Pokok pikiran DPRD.
“Data Pokir itu saudara saksi dapat dari mana, apakah dari terdakwa atau dari penghubung ?, ” tanya JPU.
“Semua data paket yang masuk dalam DPA kami, itu sumbernya dari Bappeda. Tidak pernah dewan serahkan langsung ke kami,” jawab Rahmat.
Lebih lanjut JPU mempertanyakan kepada saksi terkait pengawasan selaku kepala bidang PSDA.
“Apakah kegiatan yang di laksanakan itu Saksi pernah kunjungi dan apakah sudah sesuai peruntukannya dan selesai ? ”tanya JPU lagi.
“Sebagian besar sudah saya kunjungi, dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang lain Tim saya di PSDA yang tinjau dan semua laporannya berjalan baik. Setau saya dari paket-paket itu rata-rata mempunyai asas manfaat kepada masyarakat,” sambung Rahmat.
Terkait dengan penandatangan kontrak pekerjaan, bahwa ada keterlibatan anggota dewan dan penghubung atau orang-orang kepercayaan anggota DPRD, maka Rahmat membantah dan menegaskan bahwa semua itu tidak benar.
“Terkait dengan penandatangan kontrak, kita berhubungan langsung dengan pemilik perusahaan dalam hal ini direktur perusahaan secara langsung,” jelas Rahmat.
Berbeda dari JPU yang lebih banyak menggali pada aspek prosedur, Penasehat Hukum (PH) para terdakwa lebih fokus pada sangkaan keterlebitan terdakwa dalam penentuan pelaksana paket kegiatan di bidang PSDA.
Saat giliran Penasehat Hukum ke empat terdakwa mendapat giliran untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, yang dimulai dari Penasehat Hukum terdakwa Andi Mappangara.
“Apakah kegiatan itu semata-mata bersumber dari pokok pikiran terdakwa saja, ataukah ada kegiatan bukan hanya dari pokok pikiran terdakwa ?,” tanya Penasehat Hukum terdakwa Andi Mappangarra
“Bukan hanya Pimpinan yang ada pokir nya, Anggota Dewan yang lainnya juga ada,” jelas Rahmat menjawab
“Apa ada aspirasi dari DPRD itu di tender atau di lelang ?,” sambung Penasehat Hukum Andi Mappangara.
“Iya.. ada,….ehh.. saya sudah lupa, tapi se ingat saya ada yang tender, ” tutur Rahmat dengan nada pelan.
Atas jawaban tersebut, sontak suara dengan nada keras dari Ketua Majelis Hakim yang ditujukan kepada saksi, karena sebelumnya mengatakan ada 5 pokir yang ditender saat ditanya oleh JPU.
Saat giliran Penasehat Hukum dari Terdakwa Hamzah Hapati Hasan, mempertanyakan soal siapa yang menyusun program.
“Saudara saksi, siapa yang menyusun DPA di dinas PU ?,” tanya Penasehat Hukum Hamza Hapati Hasan.
“Setau saya yang menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) itu di bagian program,” kata Rahmat.
Ditambahkan pertanyaan Penasehat Hukum dari Terdakwa Munandar Wijaya mengatakan.
“Setelah semua pekerjaan selesai, apakah pernah di audit oleh BPK atau Inspektorat, apakah ada temuan atau masalah pada saat itu ?,” tanya PH terdakwa Munandar.
“Tidak ada temuan. Selesai semua pekerjaan di lapangan.” jawab Rahmat dengan tegas.
Terkait BAP saudara saksi menyatakan bahwa anggota DPRD tidak mengerjakan kegiatan secara langsung namun anggota DPRD mengirim perwakilan atau penghubung untuk melaksanakan pekerjaan.
“apakah saudara saksi pernah di temui terdakwa yang saat ini adalah terdakwa untuk megarahkan orang atau perusahaan agar mendapatkan paket kegiatan di bidang PSDA ?,” sambung PH Munandar Wijaya.
“Tidak pernah saya ketemu dengan terdakwa, hanya ada orang-orang mengaku orangnya dari anggota dewan yang datang ke saya,” jelas Rahmat.
“Jadi bukan terdakwa yang menemui saudara atau menghubungi saudara untuk mengarahkan orang yah. Ada catatan yang dibawa orang tersebut ?,” Lanjut PH Munandar.
“Memang bukan pak, cuma ada orang yang datang mengaku orangnya anggota dewan. Tapi tidak ada catatan, mereka hanya memperlihatkan daftar paket saja,” sebut Rahmat.
Sela sela pertanyaan, Penasehat Hukum Terdakwa Harun kembali melayangkan pertanyaan kepada saksi.
“Apakah saudara pernah konfirmasi ke anggota dewan kebenaran mereka yang mengaku perwakilan atau penghubung adalah orang suruhan anggota dewan ?,” tanya kembali PH Harun.
“Tidak pernah pak, hanya penghubung saja yang datang ketemu saya mengaku sebagai perwakilan dari anggota dewan,” Jelas Rahmat
“Apakah hanya dari ke empat terdakwa saja ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan atau penghubung untuk meminta paket kegiatan yang datang menemui saudara saksi ?,” sambung Penasehat Hukum terdakwa Harun
“Bukan hanya dari orangnya pimpinan yang mengaku, dari orang anggota DPRD juga datang meminta paket Pokir usulan dari Anggota Dewan,” tutup Rahmat Barawaja. (red/*)SHIRMAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here