Gugatan Terkait PAW Munandar Dikabulkan Majelis Hakim

0
104

MAMUJU,Lensasulawesi.com – Dikutip dari laman pojokcelebes.com Soal surat keputusan ( SK ) PAW anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) atas nama Munandar Wijaya, yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra. Hingga berakhir dipengadilan negeri Mamuju. Kamis siang (17/1), akhirnya gugatan Munandar Wijaya melalaui kuasa hukumnya Nasrun Natsir, SH akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam perkara Perdata dengan Nomor 19/PDG.G. G/2018/PN Mamuju.

Ditemui kuasa hukum Nasrun dan partner mengatakan, sidang perdata terhadap kliennya yang menjadi penggugat atas pemberhentian antar waktu ( PAW ) yang dilakukan oleh pihak partai Gerindra, dikatakan adalah perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim diantaranya bahwa surat keputusan ( SK ) yang dikeluarkan oleh partai terkait pemberhentian atau PAW terhadap Munandar adalah perbuatan melawan hukum. Sementara kata dia, untuk gugatan ganti rugi tidak diterima oleh majelis hakim dengan alasan majelis hakim menganggap tidak bisa pihak penggugat membuktikan kerugian materil karena Munandar masih aktif sebagai anggota dewan.

” dikabulkannya sebagaian gugatan kami ini tentu sangat bersyukur. Meskipun hanya sebagian yang terpenting gugatan tentang SK pemberhentian klien kami diterima karena menurut majelis hakim itu adalah perbuatan melawan hukum. itu artinya klien kami masih aktif sebagai anggota dewan,” kata Nasrun kepada pojokcelebes.com. Kamis (17/1).

Sidang perdata yang diketuai oleh majelis hakim Heriyanto SH MH. Dalam amar putusan, majelis hakim meminta agar partai memulihkan hak – haknya dan matabanya penggugat di partai. Atas putusan itu kata Nasrun, berdasarkan acara perdata, selama 14 hari penggugat menunggu upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat, apakah tergugat menerima atau masih melakukan ada upaya hukum.

” Dalam amar putusan, majelis hakim memerintahkan agar penggugat memulihkan nama baiknya dan haknya di partai. Atas itu,
kami menunggu selama 14 hari kepada pihak tergugat. Jika tergugat menerima putusan itu, berarti putusan itu inkra. ” sebut Nasrun.

(*/HB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here