Ibnu Munzir Terimah Kunjungan Perwakilan Tenaga Honorer K-2 Dari Sulbar di Jakarta

0
622
Ket: Ibnu Munzir Saat Menerimah Perwakilan Tenaga Honorer K-2 dari Sulbar
JAKARTA,LensaSulawesi.Com – Ibnu Munzir yang merupakan anggota DPR RI Perwakilan Sulawesi Barat dari Fraksi Partai Golkar menerimah kunjungan perwakilan Tenaga Kontrak Kategori Dua (K-2) dari Sulbar di Jakarta, Senin (23 Juli 2018) kemarin.
Syamsul, salah satu Tenaga Kontrak mengatakan, bahwa kunjungan tersebut merupakan silaturahmi kepada Ibnu Munzir sebagaimana dia anggota komisi DPR RI perwakilan Sulbar.
“Kami silaturahmi dengan pak Ibnu Munzir karena dia merupakan Anggota Komisi di DPR RI perwakilan Sulbar,”ucapnya melalui sambungan telpon.
Selain itu, Syamsul berharap Ibnu Munzir dapat menjembatangi para Tenaga Honorer K-2 dari Sulbar untuk untuk menyelesaikan persoalan Tenaga Honorer Kategori Dua.
“Kami berharap pak Ibnu Munzir dapat menjembatangi kami dalam rangka menyampaikan ke Pemerintah persoalan K-2 ini,”jelasnya
Untuk diketahui, setelah DPR RI melakukan rapat gabungan antara komisi dan pemerintah terkait penyelesaian Tenaga Honorer Kategori Dua (K-2), Pemerintah sepakat akan menyelesaikan status tenaga honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang paling lambat Desember 2018.
Selain itu, dari hasil keputusan rapat tersebut DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Lima poin yaitu;
1. DPR RI dan Pemerintah sepakat akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K-2 yang belum lulus tes sebanyak 438,590 orang paling lambat Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut;
Guru sebanyak 157,210 (35,84%)
Dosen sebanyak 86 (0,02%).
Kesehatan sebanyak 6,091 (1,38%).
Penyuluh 5.803 (1,33%).
Administrasi sebanyak 279.400 (61,43%).
2. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR RI dan Pemerintah menyepakati prioritas penyelesaian sejumlah 13,347 orang dari 438,590 orang THK-2 sebagaimana angka 1 diatas, dengan rincian Guru sejumlah 12,883 orang dan Tenaga Kesehatan sejumlah 464 orang, serta Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 5000 untuk mengikuti Tes CPNS.
3. Terhadap sisa THK-2 yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah 425,243 orang akan diselesaikan dengan langka-langkah sebagai berikut;
a. Membuka kesempatan bagi Tenaga Honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang lulus diangkat sebagai PPPK.
b. Bagi yang tidak lulus Tes PPPK diberi kesempatan bekerja sesuai kebutuhan Instansi Pemerintahnya serta peraturan perundangan yang berlaku, dengan gaji sesuai dengan UMR di wilayahnya.
4. DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasi data THK-2 secara teliti.
5. DPR RI mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian THK-2 dimasukkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here