Kepala UPTD PUPR Sulbar Katakan, Pihaknya Tidak Mengenal Terdakwa dan Pekerjaan Selesai Secara Fisik dan Adiministrasi

0
337
Sidang Lanjutan, Kasus Dugaan Korupsi APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 di Pengadilan Tipikor Negeri Mamuju. Rabu 30 Mei 2018.
MAMUJU, LensaSulawesi.Com -Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD tahun 2016 kembali di gelar di Pengadilan Negeri Mamuju.
Sidang yang dijadwalkan pukul 09.00 sempat molor hingga pukul 11.50 wita. Pada sidang tersebut, JPU menghadirkan saksi yakni Kepala UPTD PUPR Provinsi Sulbar, Deni Tandi Salusu.
Saksi merupakan Fungsional UPTD Balai PSDA WSKM di Dinas PUPR Provinsi Sulbar.
Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Beslin Sihobing, S.H.,M.H, didampingi Dua hakim anggota, dan  Dua orang JPU, serta Penasehat Hukum para terdakwa.
Mengawali persidangan, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya kepada saksi terkait tugas pokoknya, dan saksi menjawab bahwa “tugasnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan melapor progres kepada PPTK, serta meneliti laporan harian mingguan dan bulanan,” jawab Saksi.
Selain itu, JPU juga mempertanyakan penjelaskan saksi didalam BAP bahwa pekerjaan tersebut adalah merupakan aspirasi dari para terdakwa.
“Saksi bisa jelaskan mengapa bisa mengetahui kalau itu adalah aspirasi dari terdakwa ?,” tanya JPU.
Dengan jelas saksi menjawab bahwa hal itu hanya diketahui melalui pelaksana kegiatan, “Dari pelaksana pak” singkat Deny.
Setelah itu, para Penasehat Hukum terdakwa diberi kesempatan bertanya kepada saksi yang dimulai dari Penasehat Hukum terdakwa Andi Mappangara.
“Yang mengatakan ini aspirasi dari terdakwa Mappangara, itu berdasarkan informasi dari pelaksana atau pelaksana yang menyampaikan hal itu kepada saksi” tanya Penasehat Hukum Mappangara.
“Pelaksana yang menyampaikan begitu pak. Dia yang mengakuinya begitu” jawab Deny.
Selain itu, Penasehat Hukum Andi Mappangara juga mempertanyakan hasil yang ada di BAP pada poin Sembilan, dengan pertanyaan mengatakan, jelaskan siapa yang mengontrol dan pelaksana pokir dari Andi Mappangara.
Namun, saudara saksi menjawab pada saat itu bahwa Andi Mappangara. Pertanyaan saya, “Apakah beda mengontrol dan pelaksana ?,” tanya Penasehat Hukum.
Dengan jelas saksi menjawab bahwa, “Maksud saya disitu  saudara Asri karena dia pelaksananya,”Jelas Deny.
Penasehat Hukum Hamzah Hapati Hasan juga bertanya, “apakah saudara saksi perna dihubungi Hamzah Hapati Hasan, baik ditelpon atau bagaimana ?,”.
Saksi kembali menegaskan, “tidak perna pak. Hanya pengakuan Asdar saja bahwa aspirasi ini punya Hamzah Hapati Hasan. Bahkan, saksi juga  mengaku tidak perna melakukan koonfirmasi kepada Hamzah Hapati Hasan” jelasnya Deny.
Selama persidangan, tidak ada pengakuan ataupun penjelasan dari saksi yang mengatakan bahwa  dirinya kenal atau perna komunikasi dengan para terdakwa. Selain itu, kepala UPTD PUPR Provinsi Sulbar  ini  menegaskan bahwa terkait beberapa item pekerjaan yang ia awasi terlaksana dengan baik tanpa adanya temuan bahkan berguna untuk masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh saksi saat penasehat Hukum terdakwa Harun bertanya kepada saksi terkait kafasitas saksi sebagai pengawas tehnis pekerjaan.
“Apakah menurut saksi, pekerjaan 11 item tersebut terlaksana dengan baik atau bagaimana ?,” tanya nya.
Dengan tegas saksi menjawab “terlaksana dengan baik dan selesai, serta dapat digunakan oleh masyarakat setempat.
Terdakwa Hamzah Hapati Hasan juga mempertanyakan, bahwa menurut saudara saksi sebagai pengawas tekhnis, apakah semua pekerjaan yang ada di PUPR khususnya di wilayah sungai Karama Mandar, sudah dikerjakan sesuai dengan aturan yang anda tahu, dan apakah pelaksanaanya selesai Seratus persen” tanya Hamzah Hapati Hasan.
“Iya, sudah sesuai pak, dan selesai” jawab saksi.
Harun menambahkan, Sesuai yang saudara saksi sampaikan bahwa ada 5 paket pekerjaan. Nah, sesuai tugas saudara saksi sebagai pengawas di lapangan, dari 5 paket itu apakah ada temuan di lapangan, dan apakah saksi melaporkan pekerjaan tersebut ke PPTK nya atau ke kepala Dinas PUPR dan laporannya seperti apa?,” tanya Harun
Namun saksi kembali menjawab, “tidak ada temuan dan sudah dilaporkan ke PPTK nya. Laporannya sesuai hasil di lapangan dan tidak ada masalah secara adimistrasi maupun secara fisik,” jelas saksi.
Kalau misalnya pekerjaan itu bermasalah siapa yang bertanggungjawab ?,” tambah Harun.
Deny Tandi kembali menjawab,”Pelaksananya pak”.
Terdakwa Andi Mappangara juga bertanya kepada saksi, Pernakah kita bertemu sebelumnya,  pernakah saya komunikasi dengan saudara saksi, dan pernakah saya menyampaikan sesuatu hal terkait dengan pekerjaan pokir tersebut ?,” tanya Mappangara.
Lagi-lagi saksi menjawab, “Tidak ada dan tidak perna” tutupnya.
Sekedar diketahui, sidang tersebut hanya diikuti Tiga terdakwa yaitu, Hamzah Hapati Hasan, Andi Mappangara, dan Harun.
Sementara terdakwa Munandar Wijaya Disidang pada puk 02.20 dihari yang sama. (red/*)Shirman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here