Menakar UU Nomor 9 Tahun 1998 Kebebasan Berpendapat Dimuka Umum

0
472

Lensasulawesi.com – Mamuju – Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dijelaskan pada BAB I Pasal 1 ayat 1.

Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan, menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertaggung jawab untuk :
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
b.Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
c.Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian pada BAB VI Pasal 10 ayat 3 sangat jelas bahwa wajib memberikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Pada Pasal 15, Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Ketentuan dan peraturan perundang undangan diatas sangat jelas mengatur tentang kebebasan berpendapat dan ketentuan – ketentuan lainya, itu artinya undang – undang yang berlaku di negara ini selalu memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dan sebagai warga yang baik tentunya kita patut untuk menghormati, menaati dan menghargai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sudah sekian banyak undang – undang yang berlaku di negara ini namun masih banyak juga masyarakat yang lalai dari peraturan tersebut. Saya teringat dengan guyonan “Aturan dibuat untuk dilanggar” namun hal itu tentu hanya sebatas guyonan, bukan untuk rujukan disetiap tindakan.

Spesifik, tak sedikit kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan masyarakat berujung pada kekacauan, keributan, pengrusakan terhadap fasilitas umum negara. Hal itu bisa kita lihat melalui media cetak, online, TV dan lain lain.

Dengan kondisi seperti ini, tentu akan menimbulkan pertanyaan besar di benak kita. Apakah penegakan hukum yang lemah, atau kegiatan sosialisasi undang – undang tersebut kurang dilakukan oleh penegak hukum dan ataukah pemahaman masyarakat tentang keberadaan undang-undang tersebut masih sangat minim.

Namun harus ditanamkan dalam jiwa setiap masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan kedamaian dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dan harus memiliki keyakinan bahwa terwujudnya kedamaian dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama, bukan malah bertindak selayaknya TUHAN di muka bumi karena kita diatur undang undang.

Oleh : Amiruudin Sekretaris Umum HmI Cabang Manakarra.

*EL.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here