Pengadilan Tipikor Mamuju, Muzakkir ; Pokir DPR Sudah Sesuai Prosedur & Tidak Ada Temuan.

0
266
Muzakkir Kullase, mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar saat disumpah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Mamuju beberapa hari yang lalu.
MAMUJU, LensaSulawesi.Com – Setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUMR), Nasaruddin, kini giliran Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Muzakkir Kulaase, bersaksi di Pengadilan Negeri Mamuju tentang dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 yang menyeret 4 unsur pimpinan DPR Prov. Sulbar sebagai terdakwa. Selasa, (29/5/2018).
Muzakkir Kulasse saat memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, pelaksanaan Program dan kegiatan APBD tahun 2016 pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi Barat sudah sesuai kewenangan dan berjalan sesuai prosedur.
Saat bersidang, sili berganti pertanyaan dari JPU dan Penasehat Hukum (PH) para terdakwa melayangkan pertanyaan kepada saksi.
Mari kita simak bersama !
“Apakah semua usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang ada pada dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2016, semua-nya melalui Bapedda prosesnya atau adakah yang melalui anggota DPRD atau pimpinan DPRD secara langsung?,” tanya Aminuddin, Penasehat Hukum terdakwa Harun.
“Tidak ada yang melalui anggota DPRD, semuanya melalui Bapedda lalu masuk di dinas kami, ” jawab Muzakkir.
” lalu bagamana cara dinas pendidikan untuk menunjuk, memilih, atau menentukan pekerja terkait dengan usulan pokok-pokok pikiran DPRD ?,” lanjut Aminuddin.
“Mekanisme penunjukan langsung itu adalah,  melalui pejabat pengadaan saya. Tidak ada kewenangan DPRD didalamnya, ” tegas Muzakkir.
Terdakwa Harun pun sempat melayangkan pertanyaan kepada saksi di sela-sela persidangan berlangsung.
“Apakah saya terdakwa lainnya atau anggota DPRD lainnya pernah menemui saudara saksi secara pribadi atau melalui komunikasi untuk membicarakan dan menentukan pekerja paket di Dinas saudara ?,” tanya Harun kepada saksi.
“Tidak Pernah Pak,” jawab Muzakkir dengan tegas.
“Apakah ada pelanggaran pada aspek prosedur administrasi dalam menentukan pekerjaan terkait siapa yang melaksanakan pekerjaan, khusus nya usulan pokok-pokok pikiran ?,” sambung terdakwa Harun.
“Sudah sesuai dengan prosesur dan kegiatan yang ada dilapangan, tidak ada yang bermasalah, semua pekerjaan dilaksanakan, tidak ada temuan kerugian pak, semuanya selesai dengan baik, ” tutup Muzakkir saat bemberikan kesaksiannya. (red/*) Shirman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here