Tanpa Peranan Legislatif APBD 2018 Akan Jalan Ditempat?

0
238

Lensasulawesi.com – Mamuju – Penetapan tersangka unsur pimpinan DPRD Sulbar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar di pastikan memperlambat proses perencanaan pembangunan di Sulbar.

Alumni Muda PMII Cabang Mamuju Arnol Topo mengakatan, pemerintahan ABM – ENY bisa berjalan di tempat tanpa adanya keterlibatan Legislatif. Apalagi saat ini akan memasuki pembahasan anggaran baru tahun 2018.

“Sangat dibutuhkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk membahas APBD 2018. Tentunya gubernur membutuhkan dukungan dan pengawasan DPRD dalam Menjalankan program kerjanya untuk menjadikan Sulbar Maju dan Malaqbi,” kata Arnol. Selasa (24/10/2017).

“Tapi rasanya niat itu bisa tertunda bila unsur pimpinan ini masih dalam Proses Hukum.

lanjut arnol menuturkan Gubernur harus bisa memberikan penguatan Kepada Kejati bila Sulbar pada anggaran tahun 2016 mendapat WTP dari BPK artinya Pengelolalan Keungan Sulbar Pada Waktu itu stabil”.

Tidak di temukannya Kerugian negara seperti yang disangkakakn Kejati.
“Kami khawatir dengan masalah ini karena terkesan di politisasi. Bisa saja opini tergiring di masyarakat bahwa Gubwenur Sulbar Tidak ingin adanya Pokok-pokok pikiran DPRD lagi. Semua program harus satu pintu yaitu hanya lewat Gubernur saja,” terangnya.

Arnol menambahkan, jika perjalananya, kasus DPRD juga tidak menemukan titik terang dan terus terkesan ada intrik untuk berkuasa sepenuhnya, akan menambah kekisruan ditengah masyarakat.

“Kalau sudah semakin parah maka akan terjadi People Power dan akan terjadi caos besar-besaran, mengingat pendukun semua anggota DPRD sulbar, tidak akan menerima wakilnya di tetapkan begitu saja dan terkesan Politis dan Di kriminalisasi,”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here