LensaSulawesi.com,Manado-Pelaksanaan Pilkada di Sulut akan dilaksanakan pada Rabu 24 November 2024 esok hari. Untuk itu, guna menciptakan pilkada damai di Provinsi Sulut, maka Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) dan KPU Sulut menggelar sosialisasi Pilkada Damai Tahun 2024 yang dilaksanakan di Arya Duta Hotel, Selasa 26 November 2024.
Turut hadir sebagai narasumber yakni Dr Goinpeace H Tumbel SSos MAP Msi dan Nicodemus Rampen Sip SPd MPd serta dimoderator oleh Jeane Rondonuwu.
Dr Goinpeace H Tumbel SSos MAP Msi dalam materi pemilihan kepala daerah yang partisipatif menjelaskan jika Provinsi Sulut masih tinggi indeks kerawanan pilkada. Tingginya indeks kerawanan ini dibuktikan dalam beberapa temuan yakni kampanye terselubung di masa tenang, penyebaran berita bohong atau hoax, money politik mendekati hari pemilihan dan politisasi birokrat, ASN, TNI/Polri saat Pilkada.
“Buktinya, sampai hari ini masih ada kampanye terselubung disaat masa tenang. Money Politic pun makin gencar dilakukan tim sukses untuk meraup suara. Politisasi terhadap birokrat, ASN, TNI/Polri masih terasa sampai saat ini. Harusnya kita sudah dewasa dalam berdemokrasi karena sudah 13 kali Pemilu di Indonesia, namun itu belum tercapai karena indeks kerawanan pemilu masih sangat tinggi di Sulut,” jelasnya seraya mengharapkan agar masyarakat ikut mengawasi di TPS karena diduga bisa terjadi pergeseran suara dari penyelenggara Pilkada.
Nicodemus Rampen Sip SPd MPd selaku pemateri tentang peran organisasi masyarakat (Ormas) dalam pilkada menjelaskan jika kehadiran ormas bertujuan untuk melakukan pelayanan berupa politik, budaya, sosial, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.
“Fungsi ormas dijamin oleh undang-undang negara. Sebab fungsi ormas adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, membantu meningkatkan kualitas masyarakat, membantu mewujudkan tujuan negara, melestarikan nilai-nilai, norma, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban umum dan kedamaian dalam masyarakat, kemudian membangun kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi beragama serta menjadi penyambung antara pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Dalam pilkada, kata Rampen, ormas juga bisa melakukan pengawasan Pilkada, baik dari distribusi logistik Pilkada, pengawasan kertas suara dan TPS hingga sampai pada perhitungan suara.
“Kita berharap pemilihan yang akan dilakukan esok, bisa melahirkan pemimpin yang memiliki kredibilitas yang baik dan mampu bertanggungjawab dengan visi dan misinya. Untuk itu, saya harapkan PIKI juga ikut terlibat dalam pengawasan dan dapat terdorong dalam kesadaran masyarakat dalam pemilu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu mengharapkan agar masyarakat pemilih bisa datang lebih cepat agar terhindar dari penumpukan massa di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kalau boleh datang lebih awal sesuai jadwal pemilihan dimana mulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang supaya tidak terjadi penumpukan massa di TPS. Jam 1 tepat, TPS ditutup dan hanya melayani pemilih yang ada di dalam antrian di TPS,” ungkapnya.
Dirinya pun mengharapkan agar masyarakat bisa mengecek surat suara, jangan sampai ada yang rusak saat dilakukan pencoblosan. Pemilih pun dilarang membawah handphone saat berada di bilik suara. Saat mendaftar di TPS, pemilih pun harus menyiapkan kartu identitas diri berupa KTP.
“Indeks kerawanan pemilukada di Sulut tinggi. Untuk itu, kami selaku penyelenggara Pemilu mengharapkan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama agar ikut berperan agar pilkada aman,” tambahnya.
Redaksi
