LensaSulawesi. Com, Manado – Dunia bulutangkis di Kota Manado tengah dilanda konflik internal yang serius. 19 klub bulutangkis lokal menuding Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara sengaja menghalangi pengesahan kepengurusan PBSI Kota Manado yang baru terpilih. Situasi ini memicu ancaman serius untuk menempuh jalur hukum.
Juru bicara klub, Albert Wels menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Pengprov PBSI Sulut yang menolak mengakui hasil Musyawarah Kota (Muskot) yang sah pada 8 Oktober 2025.
Menurut Albert, penolakan tersebut tidak berdasar, mengingat Muskot dihadiri oleh mayoritas, yakni 22 dari 26 klub resmi.
“Ini bukan lagi masalah administrasi sepele, tapi ada indikasi kesengajaan untuk menghambat roda organisasi yang sudah berjalan sesuai aturan. Kami melihat ada sikap sepihak dari Pengprov yang tidak menghargai suara klub sebagai pemilik konstitusi,” ujar Albert, Jumat (31/1/2025).
Ketegangan semakin meningkat setelah upaya mediasi yang diinisiasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulut gagal total. Pihak PBSI Sulut tidak menghadiri undangan mediasi tersebut, memicu spekulasi adanya motif tersembunyi di balik sikap mereka.
“KONI sudah mencoba memfasilitasi pertemuan, tapi mereka (PBSI Sulut) tidak datang. Ada apa sebenarnya? Sikap ini sangat mencurigakan,” tambah Albert.
Klub-klub mendesak agar Pengprov segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan baru yang telah mendapatkan rekomendasi dari KONI Manado. Mereka memberikan ultimatum jika SK tidak kunjung diterbitkan, langkah hukum akan menjadi pilihan selanjutnya.
Albert menegaskan bahwa penundaan penerbitan SK tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang menghalangi hak konstitusional klub. Pihaknya akan berjuang melalui mekanisme hukum yang tersedia untuk memastikan proses organisasi berjalan semestinya.
Konflik ini bermula ketika Pengprov PBSI Sulawesi Utara, melalui surat bernomor 287/PBSI SULUT/EXT/X/2025, secara resmi menyatakan tidak mengakui hasil Muskot PBSI Kota Manado.
Redaksi
